Halo pembaca Sekilas Malang, apa kabar? Mungkin saat ini kita sedang disibukkan dengan hiruk-pikuk peresmian dan pemasangan plang Koperasi Merah Putih di hampir setiap sudut desa di Malang. Angka 390 unit di Kabupaten Malang terdengar sangat heroik, bahkan sampai disebut-sebut sebagai rekor MURI. Namun, mari sejenak kita tepis euforia itu dan bertanya: setelah pita dipotong dan berita utama usai, apa yang tersisa?
Di balik kemasan Merah Putih yang menggugah nasionalisme, ada sederet pertanyaan mengganggu yang sepertinya sengaja diabaikan. Jangan-jangan ini hanya proyek seremonial tahun politik yang berbalut jargon ekonomi kerakyatan?
Uang Rakyat untuk Gengsi Semata
Pertama, mari kita bicara soal biaya. Di tengah kondisi ekonomi yang masih tersendat, dana pembangunan koperasi ini—yang notabene adalah uang negara—harusnya dikelola dengan sangat hati-hati. Namun, yang terjadi adalah kecepatan pembangunan yang dipaksakan, bahkan dengan melibatkan TNI untuk urusan yang seharusnya dikelola profesional sipil. Ini bukan soal efektivitas, tapi soal pemborosan sumber daya dan potensi “proyek dadakan” yang kurang perencanaan matang.
Kita semua tahu, membangun fisik gedung itu mudah. Tapi mengelola koperasi butuh kepala dingin, SDM mumpuni, dan akuntabilitas. Yang kita lihat saat ini hanyalah “balap kuantitas”, bukan “kualitas kelola”. Ketika fokus hanya pada angka 390, jangan heran jika nanti kita hanya memiliki 390 koperasi “tidur” yang tidak lebih dari sekadar plang.
Ancaman Kanibalisme Ekonomi Desa
Berikutnya, kita perlu bicara tentang dampaknya pada ekosistem desa yang sudah ada. Selama ini, BUMDes dan koperasi-koperasi kecil sudah berjuang dengan sumber daya seadanya untuk bertahan. Tiba-tiba, muncul “raksasa” bernama Koperasi Merah Putih yang di-backup penuh oleh pemerintah pusat. Ini bukan sinergi, ini adalah kanibalisme ekonomi.
Alih-alih berkolaborasi, program ini berpotensi mematikan inisiatif lokal yang sudah tumbuh. Misalnya, ketika koperasi ini “diwajibkan” menjadi pemasok program MBG, lalu apa yang terjadi dengan tengkulak-tengkulak kecil yang selama ini menjadi rantai distribusi? Memang mereka sering dianggap setan, tapi menghilangkan mereka secara instan tanpa memberikan solusi jangka panjang hanya akan menciptakangen lol;±{“:”}
Tantangan Integrasi dengan MBG: Bicara soal Makan Bergizi Gratis, apakah kita sudah yakin dengan kapasitas logistik koperasi desa? Mengelola rantai pasok makanan segar untuk ribuan anak sekolah bukan perkara gampang. Ini membutuhkan sistem cold storage, transportasi, dan manajemen stok yang profesional. Apakah koperasi desa yang baru lahir ini sudah siap? Atau kita hanya akan melihat cerita gagal panen dan bahan baku busuk yang menyia-nyiakan anggaran?
Ketidakpercayaan: “Koperasi” Hanya Nama, “Keluarga” Jadi Pemilik
Bicara soal pengurus, memang sudah diatur bahwa kepala desa dan keluarganya tidak boleh menjadi pengurus inti. Tapi mari kita realistis. Di desa, kekuasaan informal seringkali lebih kuat daripada aturan tertulis. Ada cara-cara halus untuk tetap mengendalikan “keran” koperasi. Ini hanya akan melahirkan praktik KKN baru yang lebih halus, di mana “koperasi rakyat” berubah menjadi “koperasi dinasti”.
Dari sisi warga, masyarakat kita sudah lelah dengan program-program koperasi yang gagal. Banyak yang masih ingat luka lama dari koperasi simpan pinjam yang kolaps atau lumbung pangan yang mangkrak. Membangun kepercayaan tidak bisa dilakukan dengan spanduk dan seremoni. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun, sedangkan pemerintah sepertinya terburu-buru ingin mencatatkan prestasi.
Kesimpulan: Rekor MURI atau Rekor Gagal Kelola?
Saya tidak mengatakan Koperasi Merah Putih harus digagalkan. Namun, kita harus berani bersikap kritis. Jika sejak awal kita sudah melihat kelemahan mendasar dari sisi SDM, desain bisnis, dan potensi konflik kepentingan, lalu kita tetap melajukannya dengan kecepatan tinggi, kita sedang mengundang kegagalan.
Daripada sibuk mengejar rekor MURI untuk jumlah koperasi, lebih baik pemerintah fokus pada 3-5 koperasi percontohan yang benar-benar berhasil secara bisnis. Biarkan yang lainnya dibangun secara bertahap. Karena pada akhirnya, rakyat Malang tidak butuh plang megah bertuliskan “Merah Putih” yang terbengkalai lima tahun lagi.
Kita butuh bukti, bukan bendera. Kita butuh hasil, bukan seremonial. Semoga narasi ini tidak menjadi kenyataan, tapi sampai saat ini, bukti di lapangan masih belum cukup untuk membuat kita optimis.
