Kebijakan Kemenkes yang Ingin Lindungi Generasi Muda Berakibat pada Penurunan Omzet Ritel hingga 15% dan Ancaman Rokok Ilegal yang Menjelang
Jakarta, Juni 2026 — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Salah satu substansi utama yang diatur adalah standardisasi kemasan atau “plain packaging” — penyeragaman warna kemasan produk tembakau menjadi polos guna mengurangi daya tarik produk, khususnya bagi anak dan remaja.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur standardisasi kemasan produk tembakau dan rokok elektronik.
Bagi Malang Raya yang memiliki 56 pabrik rokok di Kota Malang dan merupakan sentra petani tembakau di Kabupaten Malang, regulasi ini berpotensi mengguncang industri dan ekonomi lokal. Simak analisis lengkap dampaknya berikut.
Tujuan Kesehatan vs Dampak Ekonomi yang Signifikan
Kemenkes Tetapkan Kemasan Polos Pantone 448C
Kemenkes menetapkan penyeragaman kemasan produk tembakau dan rokok elektronik dengan warna Pantone 448C (cokelat gelap) sebagai standar nasional. Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, menjelaskan kebijakan ini bertujuan mengurangi daya tarik produk terhadap anak dan remaja.
“Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari amanat PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang standardisasi kemasan produk tembakau,” jelaskan Kemenkes.
Rencana ini juga merupakan bagian dari tiga ketentuan yang soroti industri hasil tembakau: batas kadar nikotin dan tar, larangan bahan tambahan, serta penyeragaman kemasan rokok.
Penurunan Omzet Ritel 15% dan Kerugian Rp182 Triliun
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Roy Mandey, menyatakan produk olahan tembakau di ritel menyumbang 15 persen dari total revenue dan akan hilang jika aturan kemasan polos diterapkan.
“Intinya sih… Produk olahan tembakau di ritel menyumbang 15 persen dari total revenue dan itu akan hilang,” ungkap Roy Mandey.
Potensi dampak ekonomi yang hilang akibat aturan kemasan rokok polos tanpa merek mencapai Rp182,2 triliun, sementara penerimaan perpajakan dapat menurun hingga Rp95,6 triliun.
Menurut ekonom Tauhid dari INDEF, kebijakan ini mendorong downtrading hingga switching ke rokok ilegal lebih cepat, sehingga permintaan produk legal menurun sebesar 42,09 persen.
“Dari hasil kami lakukan diskusi wawancara, plain packaging akan menurunkan permintaan (rokok) sekitar 15%. Itu cukup besar, dan ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia, kurang lebih minus 0,03%,” menjelaskan ekonom yang meneliti dampak di 5 negara yang sudah menerapkan kebijakan serupa.
Dampak Kritis bagi Industri Rokok di Malang Raya
Kota Malang: 56 Pabrik Rokok Terdaftar Namun Terancam
Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) terus memperkuat akurasi data sektor Industri Hasil Tembakau (IHT). Kegiatan pendampingan pelaporan data produksi diikuti oleh 85 perwakilan karyawan dari 56 pabrik rokok yang telah terverifikasi di wilayah Kota Malang.
Dengan 56 pabrik rokok terdaftar, Kota Malang memiliki basis industri tembakau yang signifikan. Namun, regulasi kemasan polos berpotensi:
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ali Mahsun, menyatakan: “Para pedagang sangat dirugikan ketika tidak ada pembeda produk. Memaksakan kemasan rokok polos dengan warna Pantone 448C, penyeragaman huruf, bentuk dan gambar, akan membuat penjualan rokok legal tergerus dengan membelodakan rokok ilegal”.
Kabupaten Malang: Sentra Petani Tembakau Terancam
Kabupaten Malang sebagai salah satu sentra pertembakauan di Jawa Timur menghadapi ancaman besar. Sektor pertembakauan di Jawa Timur telah berkontribusi hingga sekitar 60 persen terhadap total penerimaan nasional pada tahun 2024 serta menyerap sekitar 85.000 tenaga kerja dan 1,5 juta buruh tani.
“Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah kepala daerah kompak menolak aturan kemasan rokok polos karena dinilai mengancam nasib petani”.
Heri dari industri tembakau menyoroti Kemenkes yang menjadikan negara-negara non-sentra pertembakauan sebagai acuan regulasi, yang tidak mempertimbangkan dampak ekonomi bagi daerah sentra seperti Malang Raya.
Konsumen dan Pedagang Bingung Bedakan Rokok Legal-Ilegal
Di Skotlandia yang sudah menerapkan kemasan polos, riset menunjukkan konsumen menjadi bingung saat proses transaksi karena tidak bisa memilih varian merek dari industri tembakau dengan penampilan kemasan yang diubah menjadi polos.
“Dengan kemasan yang seragam, rokok legal dan ilegal akan semakin sulit dibedakan karena tidak ada lagi identitas visual yang bisa digunakan konsumen untuk mengenali merek dan kualitas produk,” papar Dr. Listia.
Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) mengkhawatirkan kebijakan kemasan polos tanpa merek akan mendorong pertumbuhan produk-produk rokok elektronik ilegal di pasaran.
“Rokok ilegal gampang ditiru, tinggal font-nya diubah-ubah,” menjelaskan dampak simpel pembajakan merek.
Kebijakan kemasan polos tanpa merek berisiko membuat peredaran rokok elektronik ilegal makin menjamur dan menekan penjualan produk-produk legal milik industri.
Respon Gubernur Jatim dan Pengusaha Rokok: Penolakan Keras
Gubernur Khofifah Tolak Aturan Kemasan Polos
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menolak keras aturan kemasan polos rokok karena dinilai mengancam nasib petani. Kadin Jatim juga meminta Presiden batalkan kebijakan Kemenkes yang mengancam industri hasil tembakau.
“Sektor pertembakauan di Jawa Timur telah berkontribusi hingga sekitar 60 persen terhadap total penerimaan nasional pada tahun 2024 serta menyerap sekitar 85.000 tenaga kerja dan 1,5 juta buruh tani,” ungkap Kadin Jatim.
480 Peraturan Saling Tumpang Tindih
Para pengusaha rokok harus menghadapi 480 peraturan dari pusat dan daerah yang saling tumpang tindih. Pengusaha rokok menolak rencana aturan kemasan rokok polos yang akan dikeluarkan Kementerian Kesehatan.
“Pengusaha mengingatkan aturan kemasan polos bisa tekan ekspor produk tembakau hingga 35%”.
Kemenkes: Rencana Belum Final
Kemenkes menyebut rencana kemasan rokok polos belum final. Namun, RPMK masih tengah disusun dan berpotensi dikeluarkan sebagai aturan turunan PP No 28/2024.
Dilema Paradoks: Kawasan Tanpa Rokok vs Industri Lokal
Kota Malang juga menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) termasuk di taman yang direvitalisasi oleh CSR perusahaan rokok. DPRD Kota Malang telah mengesahkan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Kabupaten Malang memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Dilema ini menciptakan situasi paradoks: daerah yang bergantung pada industri tembakau sekaligus menerapkan regulasi pembatasan konsumsi rokok.
Kesimpulan: Keseimbangan antara Kesehatan dan Ekonomi
Kebijakan standardisasi kemasan rokok polos untuk melindungi generasi muda berdampak langsung pada penurunan omzet ritel 15%, permintaan produk legal turun 42,09%, kerugian ekonomi Rp182,2 triliun, dan maraknya rokok ilegal.
Untuk Malang Raya yang memiliki 56 pabrik rokok di Kota Malang dan merupakan sentra petani tembakau di Kabupaten Malang, regulasi ini berpotensi:
- PHK massal di 56 pabrik rokok Kota Malang
- Penurunan pendapatan petani tembakau di Kabupaten Malang
- Meningkatkan rokok ilegal yang sulit dibedakan dari legal
- Kerugian penerimaan cukai negara hingga Rp95,6 triliun
Para pelaku industri, pemerintah daerah, dan asosiasi menyarankan keseimbangan antara tujuan kesehatan dan dampak ekonomi, terutama bagi daerah sentra pertembakauan seperti Malang Raya yang bergantung pada industri hasil tembakau.
Sumber Referensi
- Kemenkes.go.id (5 Juni 2026) — Kemenkes siapkan aturan bungkus rokok seragam
- Liputan6.com (11 Juni 2026) — Gubernur Jatim tolak aturan kemasan polos
- IDN Times (23 September 2024) — Omzet ritel turun 15%
- INDEF (1 November 2024) — Kerugian Rp182,2 triliun
- CNBC Indonesia (18 September 2024) — Dampak di 5 negara
- ADADIMALANG.com (5 Februari 2026) — 56 pabrik rokok di Malang
- Antara News (29 Mei 2026) — APKLI keluhkan RPMK
- Bisnis.com (6 Oktober 2024) — Rokok ilegal elektronik
Bagaimana Anda menyikapi regulasi kemasan rokok polos ini? Apakah lebih penting melindungi generasi muda atau menjaga ekonomi industri tembakau Malang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar!
Artikel ini ditulis untuk SekilasMalang.com — portal berita lokal Malang Raya yang menyajikan informasi informatif, akurat, dan relevan bagi pembaca.
Tag: #RokokPolos #IndustriRokokMalang #Regulasi2026 #KemasanPolos #MalangRaya #TembakauJatim #Kemenkes #APRINDO #KadinJatim
