Malang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang menyatakan sikap penolakan terhadap wacana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait mekanisme pemilihan umum yang diusulkan untuk diwakili oleh DPRD. Gagasan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi menggerus kedaulatan rakyat.
Ketua Umum HMI Cabang Malang, Mirdan Idham, menegaskan bahwa sistem pemilihan langsung merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Menurutnya, demokrasi tidak dapat disederhanakan hanya dengan alasan efisiensi atau kepentingan elite politik tertentu. Hak memilih, kata dia, merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak dapat dialihkan kepada perwakilan politik semata.
“Pemilihan langsung adalah fondasi demokrasi. Hak politik rakyat tidak bisa direduksi atau diwakilkan begitu saja,” ujar Mirdan dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Mirdan menilai bahwa jika wacana tersebut terus didorong, maka akan membuka ruang lebih luas terhadap praktik politik transaksional. Kondisi itu dikhawatirkan memperkuat dominasi kelompok tertentu serta melemahkan kontrol publik terhadap kekuasaan.
“Usulan ini berisiko menciptakan transaksi politik yang semakin masif dan menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan,” tambahnya.
HMI Cabang Malang juga menyoroti konteks nasional saat ini, di mana sejumlah wilayah di Sumatera tengah menghadapi bencana alam.
Menurut mereka, negara seharusnya memusatkan perhatian pada penanganan korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta proses pemulihan pascabencana.
“Jangan sampai polemik sistem pemilihan justru menyita perhatian publik, sementara penanganan bencana tidak mendapat pengawasan yang optimal. Situasi ini patut dicermati sebagai potensi pengalihan isu,” lanjutnya.
Mirdan menegaskan, DPR dan DPRD semestinya memaksimalkan fungsi pengawasan dan legislasi untuk memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah, bukan memunculkan wacana yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi.
Sebagai penutup, HMI Cabang Malang secara tegas mendesak DPR untuk menghentikan pembahasan terkait usulan pemilihan yang diwakili DPRD, serta mengalihkan fokus pada agenda yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi keselamatan serta kesejahteraan rakyat. (*)
