Sekilas Nasional

Mendikbud, Angkat Bicara Terkait Penerapan Zonasi

Sekilasmalang, Pendidikan – Mendikbud, Angkat Bicara Terkait Penerapan Zonasi

Mendikbud kembali menegaskan bahwa pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saja, tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan. “Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, kemudian kualitas sarana prasarana. Semuanya nanti akan ditangani berbasis zonasi,” disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pada Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan jajarannya di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Jumat (14/6).  Dilansir dari laman kemdikbud.go.id.

“Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat,” tambahnya.

Kedepannya, demi mencapai pemerataan kualitas guru juga segera diterapkan sistem zonasi dalam hal redistribusi guru. Hal ini dikarenakan, setiap sekolah juga berhak mendapatkan guru dengan kualitas yang sama rata. Dalam hal ini, pemerataan akan diprioritaskan di setiap zona. Rotasi guru antar zona akan dilakukan bilamana terdapat kekurangan guru. Rotasi antar kabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru tidak seimbang dan tidak adanya guru dalam daerah yang tersedia untuk dirotasi.

Terkait PPDB, Mendikbud bersama dengan Mendagri telah menerbitkan edaran bersama tentang implementasi PPDB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018. Apabila terdapat penyimpangan ndalam pelaksanaan  penerapan PPDB, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis hingga penyesuaian alokasi atau penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari Anggaran Dasar Pendapatan Negara (APBN).

Meski demikian, Mendikbud menyampaikan bahwa penetapan zona itu prinsipnya fleksibel dan melampaui batas-batas wilayah administratif. Contohnya, dikarenakan kendala akses ataupun daya tampung sekolah, maka sangat dimungkinkan pelebaran zona sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, Kemendikbud tidak mengatur sampai detil. Sehingga pemerintah daerah dapat menyusun petunjuk teknis dengan lebih baik. Sehingga, penerapan zonasi bisa lebih efektif.

Sekolah Untuk Semua, Semua Bisa Sekolah

Tujuan dari penggunaan pendekatan zonasi dalam penerimaan siswa baru ini, tak lain adalah untuk memberikan akses pendidikan yang lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kemampuan akaemis maupun perbedaan status sosial ekonomi. Dengan adanya penerapan kebijakan ini, juga diharapkan dapat menghapus kesenjangan antara sekolah yang dinilai favorit dengan sekolah-sekolah lainnya.

Dikatakan Mendikbud, jangan sampai sekolah mengklaim sebagai unggulan hanya karena menerima anak-anak yang pandai dan umumnya dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas yang mampu memberikan fasilitas penunjang belajar anak. Sekolah, khususnya sekolah negeri harus mendidik semua siswa tanpa terkecuali.

“Karena pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi, hak ekslusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Sekolah negeri itu memproduksi layanan publik. Cirinya harus non excludable, non rivarly, dan non discrimination,” ungkapnya seperti dirilis dari siaran pers di laman Kemdikbud.go.id.

Apabila seorang anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu tidak mendapat sekolah di dalam zonanya, mereka akan berpotensi putus sekolah karena kendala biaya. Hal ini tentunya akan menambah permasalahan yang menandakan belum terpenuhinya akses pendidikan yang setara dan berkeadilan bagi peserta didik.

Dicontohkan Mendikbud, kisah peserta didik dengan latar belakang keluarga tidak mampu terpaksa harus bersekolah di tempat yang jaraknya mencapai 15 kilometer dari rumah. Anak itu harus berangkat pukul 05.30 pagi dan baru sampai ke rumah pukul 18.30 setiap harinya. “Kapan waktunya untuk belajar? Kapan waktunya untuk beristirahat? Belum biayanya untuk transportasi. Padahal di dekat rumahnya ada sekolah negeri, tapi karena nilainya tidak mencukupi, dia tidak bisa sekolah di sana. Ini ‘kan tidak benar,” tuturnya.

Masyarakat yang mampu diminta ikut berpartisipasi dengan membantu sekolah yang ada disekitarnya. Sehingga pada saatnya nanti semua sekolah kualitasnya akan menjadi baik.

Akses Mudah, Perkokoh Pendidikan Karakter

Dalam kesempatan ini Mendikbud juga menyampaikan bahwasanya prestasi tidak diukur dari asal sekolahnya. Tetapi, oleh masing-masing individu yang akan menentukannya. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki keistimewaan dan keunikan masing-masing yang dapat menjadi modal bagi masa depannya apabila terus dikembangkan.

Dengan adanya pendekatan zonasi ini, sangat mendukung penguatan pendidikan karakter. Hal ini dapat diwujudkan melalui ekosistem pendidikan kolaboratif yang didorong oleh pemerintah melalui sinergi antara pihak sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar.

Mendikbud memberikan contoh negara maju yang turut menerapkan zonasi pendidikan seperti Jepang. Saat jarak sekolah dekat dengan tempat tinggal, kemudian siswa jenjang pendidikan dasar bisa berjalan kaki ke sekolah. Dalam proses berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki itu, siswa bisa belajar etiket sebagai warga negara. Sopan santun, peduli lingkungan, dan berbagai macam kegiatan yang terkait pendidikan karakter dan budi pekerti. “Orang tua dan masyarakat sekitar ikut terlibat dalam pendidikan karakter,” katanya. (bsp/lkm)

Comment here