Sekilas MalangSekilas Nasional

Begini Hasil Kajian Soal Perkara KUR Fiktif BPD Bank Jatim Cabang Jombang

Kajian BPD fiktif Bank Jatim Cab Jombang

Sekilasmalang.com, Surabaya – Begini Hasil Kajian Soal Perkara KUR Fiktif BPD Bank Jatim Cabang Jombang.

Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum (CACCP) Fakultas Hukum Universitas Airlangga secara rutin melakukan eksaminasi putusan tindak pidana korupsi di Jawa Timur.

Salah satu kasus ialah Perkara KUR Fiktif yang melibatkan Bank Jawa Timur Cab. Jombang pada 2010 – 2012 yang telah menyeret 12 orang. Terdiri atas kepala Cabang dan pegawai Bank Jatim, dengan kerugian negara sebesar Rp. 19.388.065.069,09 Rupiah.

Selain menjerat dari Kepala Cabang dan Pegawai Bank Jatim, juga menjerat Penyelia Operasional Kredit yang tidak melakukan survey lapangan kepada debitur. Ditemukan bahwa debitur tidak tahu menahu adanya pinjaman atas nama mereka karena hanya dimintai KTP dan KK sebagai prasyarat adar KUR dapat dicairkan oleh terdakwa selaku penyelia pemasaran dan kredit.

Ditemukan fakta bahwa 55 debitur tersebut tidak menerima pencairan dana, namun dinikmati oleh Ultimate Debitor tersebut. Dari hasil tersebut dari pihak debitur ultimate antara lain Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Subandriyah dan Sri Munarsih didakwa dengan dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan.

Berdasarkan dua kasus tersebut, CACCP FH UNAIR melaksanakan Eksaminasi Publik pada bulan Agustus 2018 untuk menganalisa putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam putusan yang telah dilakukan eksaminasi, peran masing- masing Terdakwa tidak menjelaskan posisinya, bahkan tidak ada yang menyuruh lakukan, turut serta, dan lain – lain, karena didalam putusan tersebut di campur menjadi satu.

Oleh karena itu, Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum (CACCP) FH UNAIR mengadakan diseminasi publik pada 20 Juni 2019 di Gedung C, Lantai 1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga berkaitan dengan eksaminasi putusan perkara KUR Fiktif di Jombang.

Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi putusan pengadilan tindak pidana korupsi agar lebih berpihak kepada masyarakat. Selain itu bertujuan untuk menyampaikan kepada publik berkaitan dengan putusan kasus korupsi yang ada di Jawa Timur.

Fakta yang menarik dari hasil temuan tersebut juga terkait perkara yang tidak dijadikan satu agenda sidang dan telah dilakukan splitshing (pemisahan berkas agenda sidang pada terdakwa). Sehingga menyebabkan disparitas tuntutan pada terdakwa tanpa menjabarkan peran yang jelas dalam dakwaan penuntut umum.

Kesimpulan pada kasus tersebut adalah yakni :

  1. Perkara KUR Fiktif tterdapat beberapa hal yang kurang ttepat, mengingat peran masing – masing terdakwa menjelaskan posisinya, bahkan ttidak ada yang menyuruh melakukan, turut serta, dan lain – lain, di dalam putusan tersebut. Berdasarkan hasil eksaminasi, aktor intelekual adalah kepala cabang Bank Jatim Cabang Jombang, sementara 9 pegawai lainnya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh kepala cabang.
  2. Hasil Eksaminasi tidak menyentuh keadilan kepada masyarakat. Pelaku debitur ultimate yang belum diproses, mengingat peran serta pelaku lain yang cukup siginfikan. Bukan hanya kepada pelaku lapangan saja, melainkan harus juga mengembangkan ke pelaku debitur ultimatte.
    Berikutnya adalah pemaparan Taufik Rahman (Akademisi Dosen Pidana Fakultas Hukum UNAIR) menjelaskan tentang kejanggalan vonis korupsi yang berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi terutama berkaitan dengan vonis dan tuntutan minimal yakni 4 tahun dan maksimal 20 tahun, sementara pasal 3 yakni 1 tahun minimal dan 20 tahun maksimal. Padahal berkaitan 9 orang pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan pegawai bank jatim tidak memenuhi kualifikasi pasal 3, namun dilemanya adalah mereka hanya sebagai pelaku lapangan saja, bukan pelaku intelektual. Hingga saat ini, diskusi mengenai pelaku intelektual tidak dapat dikenakan sebab belum ada pasal yang mengatur tentang Trading Influence (perdagangan pengaruh).(red)

Comment here