Ngopini

Partai Fortuner

Sekilasmalang.com, Ngopini – Pertemuan tertutup itu digelar atas inisiatif Bupati Malang H Sanusi pada hari Rabu (25/9) pukul 16.00 WIB. Beberapa ketua partai politik berkumpul dalam situasi kikuk. Sore itu, Bupati menyodorkan dua nama untuk diusung menjadi Wakil Bupati Malang. Nama itu antara lain, Mohamad Soedarman dan Abdur Rosyid Assadullah. Dari dua nama itu, ada penekanan khusus pada nama Soedarman.

’’Pertimbangan saya memilih Mas Darman selain sudah kenal lama, beliau juga teman saya di klub Fortuner.’’

Para ketua partai pengusung pasangan Rendra-Sanusi mengangguk. Tak berselang lama dokumen yang sudah disiapkan di atas meja bergantian dioperkan untuk ditandatangi.

Hampir semua ketua partai pengusung bersepakat. Antara lain, Ketua Partai Demokrat, Ketua Partai Golkar, Ketua Partai Nasdem, Ketua PPP dan Ketua PKB. Menyisakan Ketua Partai Gerindra yang abstain dengan dalih ingin melapor kepada DPP Partai.

Kamis (26/7) terbitlah surat nomor:100/7767/35.07.011/2019 berlogo Garuda dan berkop Bupati Malang perihal usulan calon wakil Bupati Malang.

Ilustrasi diatas saya dapatkan dari keterangan beberapa orang yang terlibat di ruangan tersebut. Situasi yang menggambarkan betapa rapuh dan landainya sebuah proses politik di Kabupaten Malang.

Fakta bahwa rakyat di Kabupaten terluas kedua setelah Banyuwangi ini masih terguncang pasca Bupati H Rendra Kresna ditangkap oleh KPK dan kemudian divonis 6 tahun pencara dan denda 500 juta ternyata tak juga membuat jera para elit politik. Penyelenggaraan negara masih dilakukan secara serampangan. Hingga lahirlah calon wakil bupati dari Partai Fortuner.

Sejarah akan mencatat, cukup berteman dengan Bupati di klub Fortuner untuk mampu mengantarkan seseorang menjadi calon wakil Bupati Malang.

Lalu seorang kawan dengan kritis bertanya. Apa hakmu menanyakan siapa yang diusulkan jadi wakil bupati? Kamu siapa? Dari partai apa? Kemarin mencoblos siapa? Anggota partai pengusung bukan?

Semua warga Kabupaten Malang secara sah, dilindung perundangan, berhak dan boleh menyampaikan pendapat. Pajak saya bayarkan juga bagian dari kontribusi bagi negara dan terutama Kabupaten Malang. Tentunya, saya berhak urun pendapat dalam proses politik yang juga akan menentukan nasib saya, istri saya, anak saya, dan sanak saudara saya yang tinggal di Kabupaten Malang.

Ini adalah era dimana diam bukan pilihan yang benar. Situasi Kabupaten Malang yang biasa-biasa saja membuat elit politik sangat abai dalam memikul amanah. Jarang mengindahkan suara rakyat kecil. Maka saya memilih bersuara.

Setidaknya agar proses penetapan hal-hal penting seperti ini bisa diketahui publik luas dan melibatkan masyarakat.

Pak Bupati yang saya hormati dan taati, rakyatmu ini manusia, bukan bebek yang mudah diarahkan berbaris ke kanan dan ke kiri sesuai perintah pemegang tongkat bambu. Seraplah aspirasi kami, berikan ruang bagi rakyat untuk mengenali dan mempertimbangkan kebijakan dan keputusan anda. Kami rindu pemimpin yang benar-benar memperhitungkan suara kami para petani, para tukang becak, para pedagang, para nelayan, dan kalangan wong cilik.

Hari ini saya mungkin sendirian dalam menggugah nalar kritis sesama warga Kabupaten Malang. Tetapi kelak saya yakin suara sumbang ini akan berlipat ganda jika para elit politik tidak melakukan perubahan.

Atas nama rasa cinta saya terhadap Kabupaten Malang, saya Zulham Akhmad Mubarrok, warga Dusun Wates, Desa Wonomulyo, Poncokusumo Kabupaten Malang bersuara.

Semoga Bapak Bupati sehat selalu. (red)

Comment here