Ngopini

Mendamba Kota Ramah Difabel dan ABK

Sekilasmalang.com, Ngopini – Mendamba Kota Ramah Difabel dan ABK

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maka salah satu tugas dan fungsi pemerintah daerah adalah memfasilitasi para penyadang disabilitas dengan fasilitas yang memadai dan mengembangkan daerahnya menjadi kota yang inklusif.

Menata sebuah wilayah yang telah membangun cukup lama, tentulah tidak mudah. Dari beberapa pengalaman negara di masa lalu, meluluh-lantakkan bangunan lama demi sebuah rancang bangun kota yang dapat memenuhi hasrat warganya menikmati pembangunan kawasan kota yang inklusif memang tidak semudah membalikkan tangan. Kota ramah difabel dan anak berkebutuhan khusus harus dimaknai sebagai konsep kota yang menjamin hidup warga difabel dan anak berkebutuhan khusus, hak mereka terpenuhi, tidak merasa terdiskriminasi, dan mereka sejajar dengan warga kota lainnya.

Komunitas Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebagai salah satu komunitas yang ada di masyarakat kadangkala tidak mendapatkan hak-haknya dan cenderung termarginalkan. Tidak heran jika kemudian paradigma masyarakat terlanjur memberi label negatif yang berdampak buruk bagi perkembangan sosial Anak Berkebutuhan Khusus. Implikasi sosial dari difabilitas dapat dilihat dari berbagai perlakuan dan kebijakan masyarakat tentang mereka yang memiliki anak istimewa ini. Tanpa disadari masyarakat cenderung memandang ABK dari segi negatif sehingga kebutuhan sosial ABK yang menyangkut partisipasi dan penerimaan sosial menjadi tidak terpenuhi.

Perlu diakui bahwa usaha-usaha pencitraan positif bagi penyandang difabel dan anak berkebutuhan khusus telah gencar dilakukan, misalnya memperluas akses pendidikan, pertunjukkan bakat minat, sampai memperbanyak akses fasilitas sosial yang memudahkan anak berkebutuhan khusus beraktifitas. Sistem birokrasi yang mempermudah difabel dalam berkontribusi dalam masyarakat juga memiliki andil besar dalam usaha pencitraan positif.

Usaha ini sejalan dengan perubahan pandangan dunia modern terhadap difabel dimana sekarang tidak lagi dianggap orang cacat dan perlu disantuni, tetapi sebagai individu yang mandiri, dapat melakukan keputusan sendiri dan memiliki hak dalam bermasyarakat.

Kepanjen sebagai ibukota kabupaten Malang, saat ini masih belum ramah difabel dan anak berkebutuhan khusus, dan saat ini Kota Kepanjen sangat di dambakan sebagai kota yang inklusif dan bisa ramah terhadap anak berkebutuhan khusus, atas kepedulian beberapa aktifis, praktisi dan pemerhati pendidikan akhirnya mulai di gaungkan dan di galakkan serta mengkampanyekan bahwasanya Kepanjen menuju kota inklusif, juga harus disertai dengan partisipasi aktif dari semua pihak dengan tagline menuju Kepanjen inklusif dan ramah ABK.

Segala kebijakan publik dalam berbagai sektor mulai dari politik, sosial, budaya, hukum, HAM, bahkan pendidikan seyogyanya dapat mengakomodasi kebutuhan difabel dan anak berkebutuhan khusus sehingga kota inklusi yang ramah bagi difabel dan anak berkebutuhan khusus dapat benar-benar dirasakan oleh semua pihak. Semoga kota Kepanjen bisa benar benar ramah disabilitas.

Oleh : Asep Suriaman, Penulis, Praktisi dan Pemerhati Pendidikan

Comment here