Ngopini

GOLPUT ? MENGAPA TIDAK ?

Ahir-ahir ini banyak nampak semakin santer upaya kampanye, ajakan,maupun propaganda tentang “SAY NO TO GOLPUT” entah dari penggiat, ormas maupun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang notabene adalah sebagai penyelenggara hajatan besar yang bernama pemilihan umum ini. Kenapa harus di gencarkan kampanye ini dan seberapa menakutkanya kata-kata “golput” ini sehingga membuat banyak pihak was was?.

Sebelum merambah lebih luas mari kita samakan dulu prespektif tentang istilah yang menurut kebanyakan orang ini mengerikan “golput”.

Di tinjau dari akar sejarahnya di negri ini Golongan putih (golput) pada dasarnya adalah sebuah gerakan moral yang dicetuskan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta, sebulan sebelum hari pemungutan suara pada pemilu pertama di era Orde Baru dilaksanakan. Arief Budiman sebagai salah seorang eksponen Golput berpendapat bahwa gerakan tersebut bukan untuk mencapai kemenangan politik, tetapi lebih untuk melahirkan tradisi di mana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apa pun. Menurut Arif dan kelompoknya ada atau tidaknya pemilu tidak akan berdampak signifikan karena apapun hasilnya tetaplah ABRI penguasanya.

          Mayoritas pencetusan gerakan tersebut adalah sisa-sisa “angkatan 66” para idealis di masanya di tengah banyaknya angkatan 66 yang sudah di akomodir oleh rezim orba entah menjadi DPR, pejabat eselon ataupun menjadi menteri  pada waktu itu.  Setelah pencetusan gerakan tersebut disambung dengan penempelan pamflet kampanye yang menyatakan tidak akan turut dalam pemilu. Tanda gambarnya segi lima dengan dasar warna putih, kampanye tersebut langsung mendapat respons dari aparat penguasa.

Gerakan tersebut tak ayal langsung mendapat respon, Pangkopkamtibda Djakarta menyatakan Golput sebagai organisasi terlarang dan pamflet tanda gambar golput mesti dibersihkan. Sejumlah diskusi yang digelar mengenai golput juga dilarang oleh Komando Keamanan Langsung (Kokamsung) Komda Metro Jaya. Kokamsung sempat pula memanggil para eksponen Golput, yaitu Arief Budiman, Julius Usman, Imam Walujo, Husin Umar, dan Asmara Nababan. Larangan serupa juga masif terjadi di beberapa negara, bahkan menteri luar negri saat itu Adam malik menilai bahwa gerakan tersebut adalah gerakan setan[1]

Sejak Pemilu 1955 angka Golput cenderung terus naik. Bila dihitung dari pemilih tidak datang dan suara tidak sah,golput pada pemilu 1955 sebesar 12,34%. Pada pemilu 1971, ketika Golput dicetuskan dan dikampanyekan, justru mengalami penurunan hanya 6,67%. Pemilu 1977 Golput sebesar 8,40%, 9,61% (1982), 8,39% (1987), 9,05% (1992), 10,07% (1997), 10.40% (1999), 23,34% (Pileg 2004), 23,47% (Pilpres 2004 putaran I), 24,95% (Pilpres 2004 putaran II). Pada Pilpres putaran II setara dengan 37.985.424 pemilih. Pemilu legislatif 2009 partisipasi pemilih sebesar 71%. Artinya jumlah golput (dalam arti longgar) terdapat 29%. Sedangkan menurut perkiraan berbagai sumber jumlah golput pada pemilu Presiden 2009 sebesar 40%. Angka-angka golput ini cukup tinggi[2]

Menilik sejarah akar dari golput sendiri merupakan suatu gerakan sosial di masa itu yang bertujuan sebagai pengingat atau bahkan suatu bentuk menyuarakan protes dari rakyat atas kejenuhan dan kebuntuan atas permainan para elite politik kita yang makin hari makin memuakkan, terlepas bahwa term “golput” sendiri juga tidak bisa lepas dengan apatisisme. Menarik memang mengingat selama ini orang-orang yang tergerak atas hati nuraninya sendiri untuk tidak memilih di tengah pilihan yang sama buruknya oleh sebagian orang di nilain egois, apatis, atau bahkan lebih tragis lagi tak berakal sehat.

Bicara tentang apatis, mempunyai makna acuh tak acuh, ,tak peduli dan masa bodoh[3]. Kalau di lihat dari terminologi kata nya dapat kita simpulkan bahwa suatu ketidak sediaan untuk menentukan pendapat (golput) di sertai dengan peranan akal di dalamnya dan bertujuan menyuarakan kejenuhan terhadap kondisi yang ada adalah suatu bentuk kepedulian yang sangat bertolak belakang dengan makna apatis itu sendiri. Apatis memang sangat berbahaya dan tak bisa di nafikan lagi tapi melihat uraian di atas menjadi golput bukan langsung menjadikan kita “auto-apatis” . Apatis justru ketika kita diam saja melihat keadaan yang sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja.

Mengutip dari ungkapan jurgen habermast “harus ada akal rasional yang berperan dalam demokrasi” [4]. Menilik dari kutipan tersebut bukanya orang yang datang ke tempat pemungutan suara memilih dengan mengesampingkan akal rasional (politik uang, melihat keturunan,tampang ganteng atau yang lainya), melihat banyak sekali pelanggaran tanpa ada keberanian untuk menyampaikan opini kita atau hanya datang ke TPS supaya tidak di anggap golput dan di cap egois, tak berakal, apatis secara nyata merupakan wujud dari sikap apatis itu sendiri.

Menjadi golput atau goltam itu merupakan pilihan, justru ketika kita golput dengan menyertakan akal rasional dan sikap terbuka bahwa kita tidak dan belum mempercayai kandidat yang ada, ideologi ataupun sistem pemilihan yang ada itu artinya kita masih peka terhadap realitas sosial yang terjadi dan sangat naif memang kalau di sebut apatis.

Tentang adanya ungkapan “Ketika anda golput daoam pemilu maka anda tidak punya hak untuk mengkritik pemimpin terpilih” adalah sebuah statmen dangkal dan sangat tidak berdasar yang nampaknya juga cukup masif di masyarakat. mengingat golput tidak menjadikan individu kehilangan kewarganegaraan, bahkan bisa jadi sang golput merupakan warga negara yang baik, taat hukum, dan pembayar pajak yang baik. Apakah wajar hanya dengan golput hak-hak sebagai warga negara ter amputasi?

Selama ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat pusat maupun daerah sering mengimbau warga untuk tidak golput. Mereka juga mengatakan orang yang berkampanye mengajak orang lain untuk golput dapat dipidana. Namun peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Sustira Dirga, mengatakan golput tidak termasuk dalam bentuk pidana pemilu, meski sering dikaitkan dengan Pasal 515 Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal ini mengatakan setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00[5].

Tanpa memberi janji berupa imbalan materi atau yang lainya. Sekedar mengajak, mengkampanyekan, ataupun propaganda dengan tujuan gerakan sosial termasuk di dalamnya deklarasi untuk golput tidak dapat di kenakan pidana. Selain golput juga salah satu bentuk ekspresi politik warga negara, golput merupakan apresiatif politik legal yang dilindungi oleh Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), UUD 1945, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal tersebut di perkuat dalam UU No 39/1999 tentang HAM Pasal 43. Selanjutnya, UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik yaitu di Pasal 25 dan dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu disebutkan di Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi: “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Dalam klausul tersebut kata yang tercantum adalah “hak” bukan “kewajiban”.Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamendemen pada 1999-2002, tercantum dalam Pasal 28 E: “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Hak memilih di sini termaktub dalam kata “bebas”. Artinya bebas digunakan atau tidak.

Selain dari regulasi dan juga pemaknaan dari kata “apatis” di tambah golput merupakan ekspresi politik warga negara yang legal. Golput di sisi lain juga bisa menunjukan indikator ke gagalan dari  penyelenggara pemilu dalam mensosialisasikan perhelatan akbar tersebut dan juga bisa menjadi indikator kegagalan bagi para pemain kontestasi politik dalam memenangkan hati rakyat.

Selain kedua hal tersebut golput juga bisa menjadikan gambaran nyata tentang kondisi saat ini dimana partai politik telah gagal menjalankan fungsinya sebagai media pendidikan politik bagi rakyat mengingat peranannya saat ini hanya memutar pada lingkaran setan kepentingan golongan.

Terkait legitimasi angka golput memang tak bisa banyak mempengaruhi legitimasi pempimpin terpilih namun, golput tetap berpengruh besar terhadap position power si pemimpin terpilih tersebut. Dan tulisan ini saya ahiri dengan teriakan atau bahkan pekikan panjang.

“2019 JANGAN RAGU UNTUK GOLPUT”.

(Ahmad khoirul anwar)


[1] https://chirpstory.com/li/188924

[2] https://https//www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2004.html

[3] KBBI V apa.tis : acuh tak acuh;masa bodoh;tidak peduli

[4] F Budi Hadiman, Ruang Publik.,(kreasi wacana,Yogyakarta,2010) hal 115

[5] //www.bbc.com//indonesia-indonsia-46970330

Comment here