Sekilasmalang.com, Malang – Kahmi Forum : Data Kemiskinan Masih Menjadi Pekerjaan Rumah Pemda Malang Raya.
Dalam teori manapun dewasa ini, baik negara kapitalistik maupun yang berpaham sosialistik, keduanya menuntut negara hadir untuk menyelesaikan problem-problem kemanusiaan di tengah warganya termasuk kemiskinan. Mengacuhkan hal ini hanya akan memicu persoalan sosial lain; kebodohan, Kesenjangan sosial, kekerasan dan kriminalitas yang pada giliranya akan merusak sendi-sendi kehidupan negara itu sendiri.
Dalam diskusi rutin Kahmi Forum yang digelar pada Kamis (1/9/2022) malam, di Graha Insan Cita (GIC) yang mengambil tema politik kesejahteraan: Policy dan Pelaksanaannya di Malang Raya, merupakan sebuah upaya untuk menghadirkan “kembali” Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah di Malang Raya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Kordinator Presidium MD KAHMI Kita Malang, Lutfi J. Kurniawan dalam sambutannya mengatakan untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah, diperlukan langkah serius dari Pemerintah daerah khususnya dalam mengidentifikasi kemiskinan di Malang Raya.
“Karena jika proses identifikasi tidak berjalan dengan baik maka akan menimbulkan kebijakan yang salah sasaran dan bantuan double seperti banyak kasus yang terjadi saat ini,” terang Lutfi
Pemerintah daerah dalam hal ini Kota Batu, Kabupaten dan Kota Malang sebagai representasi Negara dalam scoup lokal memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan problem kemiskinan di kawasannya masing-masing. Mereka memiliki cukup perangkat untuk memenuhi perintah konstitusi tentang kesejahteraan warganya; anggaran, dokumen data, aparat sampai lapisan terbawah (RT/RW), jaringan kerja seperti para ahli dan kampus. Sehingga yang diperlukan adalah komitmen dan kesungguhan untuk mendorong program-program pro kesejahteraan.
Program penanggulangan kemiskinan yang dikenal program keluarga harapan (PKH) merupakan program pemerintah yang sudah berjalan sejak tahun 2007. Namun nyatanya tidak banyak merubah data kemiskinan di Malang Raya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kendala dilapangan. Proses pendataan yang disinyalir kurang objektif dan perubahan data yang berkala kerap dikeluhkan masyarakat soal tingkat akurasinya.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dijadikan acuan pemberian bantuan sosial dan data Badan Pusat Statistik (BPS) kerap tidak searah, hal tersebut dikatakan oleh wheni yang merupakan perwakilan dari Bappeda Kabupaten Malang.
Menurut Wheni, Pemerintah Kabupaten Malang sudah banyak menjalankan program-program kesejahteraan, sementara yang di sampling BPS bukan masyarakat yang memperoleh manfaat program sehingga data kemiskinan di BPS
Kabupaten Malang tidak signifikan perubahannya.
Sementara itu, Dede sapaan Adiek Imam Santoso sekretaris dinas sosial Kota Batu juga mengeluhkan data BPS. “Saya ini suka turun kebawah, kondisi masyarakat di Kota Batu seharusnya lebih baik dari data BPS, meskipun kami bersyukur Kota Batu paling sedikit angka kemiskinannya di Jawa Timur,” ungkapnya.
Persoalan data ini juga dirasakan oleh pemerintah Kota Malang, untuk itu pemerintah Kota Malang akan merencanakan penyusunan database masyarakat miskin by name by address dan by needs. Hal tersebut diungkapkan oleh wilstar sinaga sebagai upaya peningkatan akurask data masyarakat miskin.
Melihat situasi diatas, kehadiran masing-masing pemda di Malang Raya ditengah warganya yang kurang beruntung dengan agenda nyata mutlak diperlukan. Adapun agenda tersebut meliputi Pertama, meletakan data-data diatas meja, mendiskusikanya, mengekstraksi, mempetakan karakteristik, menganalisis penyebab serta memformulasi model-model pendekatan yang dapat dilakukan. Membuat rencana, tahapan dan target pencapaian dalam kurun waktu tertentu. Kedua, karena umumnya kemiskinan disebabkan oleh multi variabel, maka perlu pula disiagakan instansi mana saja negeri dan swasta yang dapat menyokong keberhasilan program.
Ketiga, menyiapkan perangkat evaluasi dan rencana tindak lajut, yang denganya dapat diketahui kelemahan untuk makin disempurnakan dengan agenda program yang lebih cocok.
Peta jalan penanggulangan kemiskinan di Malang raya sudah seharusnya dimulai. Amitya ratnanggani melihat Kota Malang belum memiliki peta jalan penanggulangan kemiskinan, oleh sebab itu penting untuk memulai hal tersebut.
Diskusi yang dipandu langsung oleh Koordinator Kahmi Forum, Harianto menghadirkan sejumlah pembicara antara lain Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani, Wilstar Sinaga Bappeda Kota Malang, Adiek Imam Santoso Sekretaris Dinas Sosial Kota Batu, Sinta Kusuma P. Bappeda Kota Batu, Dinas Sosial Kota Malang dan Bappeda Kabupaten Malang. Sementara itu, dari akademisi hadir Thomas Soseco dosen Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Negeri Malang dan anggota Dewan Pakar Kahmi Kota Malang Elfiatur Roikhah.
