Jumat, 3 Februari 2023
spot_img

DJP Perlu Tingkatkan Kewaspadaan, Pada Praktik Transfer Pricing di Era Pandemi

Sekilasmalang.com, Ngopini – Dua tahun terakhir pandemic COVID-19 telah menghantui seluruh dunia, hal ini telah memicu gejolak ekonomi di seluruh dunia dan memaksa dunia bisnis berubah. Dalam tataran mikro, krisis multidimensi ini mengancam kelangsungan dunia usaha, baik pengusaha kecil (SME) maupun perusahaan multinasional (MNE).

Kegiatan ekonomi diseluruh negara berhenti guna menghindari penyebaran COVID-19, dampak dari berhentinya ekonomi negara ialah banyaknya pekerja yang harus di PHK ataupun dirumahkan, sehingga hal ini menyebabkan meningkatnya pengangguran. Bagi perusahaan sendiri COVID-19 memberikan pengaruh yang cukup besar pada pendapatan operasionalnya. Pendapatan operasional perusahaan menurun tajam, karena tidak dapat memaksimalkan produksinya, dan juga penyebaran produk. Hal ini juga dialami oleh Toyota Motor Corporation (TMC) yang mengalami penurunan pendapatan hingga 1 persen akibat pandemic COVID-19 “Secara konsolidasi, pendapatan bersih untuk periode tersebut berjumlah 29,929 triliun yen, turun 1 persen” ungkap Chief Financial Officier TAM Kenta Kon (dikutip dari otomotif.bisnis.com). Selain itu, pandemi ini juga akan mempengaruhi analisis penetapan harga transfer (transfer pricing) transaksi afiliasi.

Penurunan pendapatan operasional ini, akan memicu para perusahaan – perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing yang salah. Praktik tersebut memanfaatkan kelemahan dari kebijakan pajak di Indonesia. Perbedaan tarif pajak di Indoensia dengan luar negeri juga membuat celah untuk perusahaan dalam menghindari pembayaran pajak (tax avoidance). Perusahaan melakukan hal tersebut dengan cara mengatur harga transfer untuk memindahkan keuntungan ke negara yang memiliki tarif pajak rendah dibandingkan di Indonesia. Oleh sebab itu, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan khususnya perusahaan multinasional.

DJP (Direktorat Jenderal Pajak) perlu melakukan pengawasan pada beberapa transaksi transfer pricing di era pandemi COVID-19 seperti pada transaksi pembelian atau penjualan barang berwujud berupa bahan baku, barang jadi, dan barang dagang, serta penjualan atau pembelian barang modal (termasuk aktiva tetap), penyerahan atau pemanfaatan barang tidak berwujud , pinjaman uang atau pembayaran bunga. Penyerahan jasa atau pembayaran jasa, dan yang terakhir ialah penyerahan atau perolehan instrument keuangan. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) perlu melakukan pengawasan ketat terhadap transaksi – transaksi diatas karena rawan terjadi tax avoidance pada transaksi perdagangan atau jasa lintas negara. Dimana pada kegiatan transaksi tersebut tidak ada acuan harga pasar yang dapat menyebabkan harga transaksi antar grup relatif mudah untuk direkayasa.

Dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi negara, sebaiknya wajib pajak perlu untuk menyiapkan perincian serta dokumentasi yang baik agar penetapan harga transfer yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memicu koreksi oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang dapat menyebabkan sengketa di masa yang akan datang. Serta sebagai DJP (Direktorat Jenderal Pajak) harusnya untuk tetap melakukan kewaspadaan dan pengawasan yang ketat terhadap praktik transfer pricing yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak di masa pandemi seperti ini, karena seperti yang kita ketahui praktik transfer pricing ini berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar.

Oleh : Deltalovita Astrid Marbellacerolina, Belinda Ardelia Putri, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Malang

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,695PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles