Sekilasmalang.com, Kabupaten Malang – Calon Petahana Kedapatan Mobilisasi Kades di Pilkada Bisa Didiskualifikasi.
Peringatan keras bagi Calon Petahana agar tidak memobilisasi Kades di Pilkada Serentak. Lantaran sanksi bagi calon petahana bisa didiskualifikasi oleh KPU.
Hal ini seperti diungkapkan oleh, Ketua umum DPP Sahabat Desa Nusantara, Ahmad Yani Budi Santoso. Menurutnya ada beberapa aturan yang mengatur hal itu.
“Hal ini sesuai dengan Pasal 71 UU No 10 Tahun 2016, Junto UU No 1 Tahun 2015. Sanksinya bisa dilakukan pembatalan sebagai calon oleh KPU,” ujarnya, Kamis (26/11/2020).
Lebih lanjut dia mengatakan, seluruh Kepala Desa juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Termasuk dilarang ikut Kampanye dari salah satu pasangan calon.
“Ada sanksi bagi Kepala Desa yang terbukti politik praktis pada Pilkada Serentak. Sanksinya pun bermacam-macam,” urainya.
Lebih lanjut dia mengatakan, beberapa aturan itu diantaranya, UU No 6 Tahun 2014 dan UU No 10 Tahun 2016, Junto UU No 1 Tahun 2015.
“Sedangkan sanksi yang diatur mulai administratif berupa teguran lisan hingga tertulis. Bahkan hukumannya hingga pemberhentian sementara dan pemberhentian selamanya,” ungkapnya
Menurutnya, hal ini sudah diberitahukan melalui surat imbauan kepada seluruh Kepala Desa seluruh Indonesia yang mengadakan Pilkada Serentak.
“Termasuk sudah kami tembusi kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa PDDT, Gubernur serta Walikota,” tegasnya.
Sebagai informasi, ada beberapa kades yang diduga terlibat pada Pilkada Kabupaten Malang. Salah satunya adalah Kepala Desa Tunjungtirto, Hanik yang juga istri Cawabup Malang Didik Gatot Subroto. Kasusnya pun sudah dilaporkan oleh salah satu pasangan calon kepala daerah Kabupaten Malang ke Bawaslu.
