AcaraPolitik

Gerakan Millenial Progresif-Revolusioner (GEMPUR): Sebuah Pengantar

Gempur

sekilasmalang.com, Malang Raya Oleh Gerakan Millenial Progresif-Revolusioner (GEMPUR): Sebuah Pengantar

Mengamati perkembangan demokrasi akhir-akhir ini, tampak terlihat adanya disparitas yang cukup jauh antara realitas dan idealitas. Demokrasi yang sejatinya mencita-citakan agar terciptanya tata kelola kekuasaan yang beradab lewat distribusi kekuasaan dan ekonomi yang merata malah yang terjadi sebaliknya.

Demokrasi yang kata Abraham Lincoln, presiden Amerika ke 16, goverment of the people, by the people, and for the people (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat) yang terjadi rakyat hanya dijadikan komoditas politik untuk kepentingan sekelompok elite saja.

Mengutip pendapatnya Jeffrey Winters, analisis politik Northwestern University, menilai bahwa demokrasi di Indonesia telah dikuasai oleh kaum oligarki yang berdampak pada proses demokrasi yang makin jauh dari cita-citanya, yaitu untuk menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat terlihat dari makin dalamnya jurang antara orang kaya dan orang miskin di negeri ini.

Berdasarkan laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report tahun 2016, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49,9% kue kemakmuran secara nasional. Sedangkan berdasarkan data yang dirilis oleh majalah forbes pada tahun 2019, jumlah kekayaan 2 orang terkaya di Indonesia mencapai US$ 37,4 M (Rp 526,11 triliun), sama dengan total kekayaan 125 juta (50%) penduduk Indonesia. Dengan kondisi yang seperti ini maka Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia.

Disparitas sosial-ekonomi ini pun juga terjadi di Kabupaten Malang. Hal ini sebagaimana juga disinggung secara tegas oleh salah satu anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), KH. Said Aqil Siradj yang mengatakan: “di Malang ada pengusaha menguasai proyek Kabupaten. Di mana-mana tidak ada toleransi ekonomi, kita sudah ada toleransi agama”. (detiknews, 10/12/2019)

Padahal, demokrasi telah menjamin kedaulatan rakyat, maka seharusnya partisipasi rakyat minimal membawa lebih banyak kemakmuran. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi karena oligarki dan elite di negeri ini telah menguasai sistem demokrasi dan mengontrolnya sudah sedemikian rupa sehingga mengakibatkan negeri ini punya oligarki demokrasi. Dan hari ini perkembangan demokrasi justru makin membuat oligarki merajalela, baik dalam lingkup percaturan politik nasional, regional, maupun lokal.

Walupun demikian adanya, bukan berarti demokrasinya yang salah, melainkan penegakan hukum (Low enforcement) yang lemah. Penegakan hukum di negeri ini hanya bisa ditegakkan katika yang dihadapi rakyat lemah. Tetapi ketika berhadapan dengan kaum oligarki, penegakan hukum seolah tidak berfungsi. Di sinilah yang menjadi salah satu akar persoalan demokrasi. Padahal dalam literasi manapun dikatakan bahwa tidak ada demokrasi tanpa adanya penegakan hukum.

Atas kenyataan itulah, kami sebagai pemuda yang tergabung dalam GEMPUR (Gerakan Millenial Progresif-Revolusioner) merasa tidak cukup hanya berdiam diri apalagi absen atas kondisi ini. Apatisme bukanlah jawaban untuk mengantarkan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Bangsa ini sangat membutuhkan peran pemuda yang berempati terhadap jalannya demokrasi yang saat ini terus berlangsung. Oleh karena itu, kami merasa terpanggil untuk mengambil bagian dalam upaya mengubah arah perjalanan demokrasi yang sudah melenceng jauh dari makna idealnya ini.

Pemuda harus tampil merubah arah baru demokrasi kita, wajah baru demokrasi yang merekatkan antara idealitas dengan realitas, demokrasi yang benar-benar menjamin kedaulatan rakyat, demokrasi yang dapat mengantarkan mereka pada cita-citanya. Peran aktif pemuda harus lebih dari sekedar menerima teori-reori demokrasi di ruang-ruang kuliah. Ini adalah beban bagi pemuda yang menuntut pemuda harus terus berjuang. Kalau pemuda tidak mau berjuang, jangan mengeluh kalau sistem demokrasi tidak merepresentasikan seperti yang dicita-citakan.

Maka dari itu, kami sebagai pemuda yang tergabung dalam Gerakan Millenial Progresif-Revolusioner akan berada di wilayah pemikiran dan gerakan yang dapat memberikan pencerahan terhadap praktek-praktek demokrasi yang membangun. Kami akan terus bergerak untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat lewat beberapa agenda ke depan seperti diskusi bersama rakyat, melakukan pendampingan, dan seterusnya. “Ingatlah wahai pemuda, di tanganmu masih banyak problem sosial yang harus diselesaikan. Dan hanya dengan perjuanganmu problem tersebut dapat terselesaikan.”

Untuk mendiskusikan kegelisan ini, Gerakan Millenial Progresif-Revolusioner (GEMPUR) menggelar Ngobrol Pintar pada hari Minggu, 05 Januari 2020, Pukul: 14.00 WIB di Rumah Pondok Kopi Gunung Kawi, Dusun Tempur Sari, Wonosari, Malang, bertema:  Merawat Kearifan Lokal Menuju Indonesia Maju, dengan pemantik: Hasan Abadi (Rektor UNIRA Malang), Zulham Mubarrok (Ketua Forum Rembuk Tani Malang), Yatimul Ainun (Inisiator Bondowoso Republik Kopi), Abdul Aziz (Dewan Pakar GEMPUR), Sutriyadi (Presidium GEMPUR), dan Sena Kogam (Sekjen GEMPUR). Informasi dan Komunikasi: Abdul Aziz (Dewan Pakar GEMPUR) +62 813 3833 9444, Sutriyadi (Presidium GEMPUR) +62 823 0218 3850, Sena Kogam (Sekjen GEMPUR)  +62 822 2000 7633.

SALAM PERGERAKAN…

MERDEKA…..!!!

                                                                                                                  Malang, 05 Januari 2019

Presidium,                                                                                                 Sekjen,

SUTRIYADI                                                                                           SENA KOGAM

Mengetahui,

Dewan Pakar,

ABDUL AZIZ

Comment here